Pemkot Jajaki Kerjasama dengan Kejaksaan

image_pdfimage_print

KANIGARAN– Pemerintah Kota Probolinggo menjajaki kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Kesepakatan itu tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Pihak Pemerintah Kota Probolinggo diwakili oleh Wali Kota Probolinggo, Rukmini. Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Martiul. 

Kerjasama tersebut disepakati pada Senin (6/8), di ruang Sabha Bina Praja. Seluruh Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Probolinggo hadir dalam kesepakatan itu. Jajaran Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo juga tampak hadir. 

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo, Titik Widayawati menyebutkan, maksud dari kemitraan itu adalah untuk merampungkan masalah-masalah perdata dan tata usaha di Pemerintah Kota Probolinggo. “Maksud dan tujuan diadakannya kesepakatan ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam hukum perdata dan tata usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan,” ujar Titik. 

Martiul menegaskan melalui Undang-Undang, kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama pemerintah. “Berdasarkan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan badan khusus dapat digunakan baik di dalam maupun di luar negeri untuk negara dan pemerintah, ”Tegas Kajari.

“Lingkup bidang hukum dan keleluasaan adalah kewajiban hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum untuk menyelamatkan dan memulihkan negara, menegakkan kewibawaan negara dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,” tambah Martiul. 

Wali Kota Rukmini, sangat mengapresiasi kesediaan Kejaksaan untuk berhubungan dengan Pemkot Probolinggo. “Terima kasih atas kerja sama ini, tentu saja akan mempererat tali silaturahim antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Melihat kondisi akhir-akhir ini di mana Pemerintah Kota Probolinggo banyak bersinggungan dengan masalah hukum, khususnya dalam barang milik daerah. Momentum kerja sama ini bisa dapat membantu Pemerintah Kota Probolinggo. Seperti sampai saat ini yang juga belum selesai, Probolinggo Plaza. Saya minta Bagian Hukum untuk bisa terus berkoordinasi dengan Kajari, ”harap Wali Kota. (abdurhamzah / humas) 

 

KANIGARAN – Probolinggo Municipality is exploring cooperation with Probolinggo City Prosecutor’s Office. The agreement was stated in the Joint Memorandum of Understanding on Civil and Administrative Law between Probolinggo Municipality and Probolinggo City Prosecutor’s Office. Probolinggo Municipality was represented by Mayor of Probolinggo, Rukmini. Probolinggo City Prosecutor’s Office was represented by the Head of Probolinggo City Prosecutor’s Office, Martiul.

The cooperation was agreed on Monday (6/8), in Bina Praja Sabha room. All Probolinggo City Heads of Regional Working Units (OPD) were present at the agreement. The officials of Probolinggo City Prosecutor’s Office also appeared.

The head of Probolinggo City’s Legal Affairs Department, Titik Widayawati, said that the purpose of the partnership was to finalize civil and administrative matters in Probolinggo Municipality. “The purpose and objective of this agreement is to resolve problems that occur within Probolinggo Municipality in civil law and state administration, both inside and outside the court,” said Titik.

Martiul confirms through the Law, the prosecutor’s office can act for and on behalf of the government. “Based on article 30 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia, in the field of civil and administrative affairs, the prosecutor’s office can be used both domestically and abroad for the state and government,” Kajari stressed.

“The scope of the field of law and freedom is a legal obligation, legal consideration, law enforcement and legal actions to save and restore the state, uphold the authority of the state and provide legal services to the public,” added Martiul.

Mayor Rukmini, greatly appreciated the willingness of the Prosecutor’s Office to connect with Probolinggo Municipality. “Thank you for this cooperation; of course, it will strengthen the relationship between two sides. Seeing the recent conditions in which Probolinggo Municipality has many intersections with legal issues, especially in regional property. The momentum of this collaboration can help Probolinggo Municipality. As has not yet been completed, Probolinggo Plaza. “I ask the Legal Affairs Department to continue to coordinate with Kajari (head of Prosecutor Office),” the Mayor hoped.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.