Wali Kota : Caleg Perempuan Harus Perjuangkan Aspirasi Perempuan 

image_pdfimage_print

KANIGARAN – Wali Kota Probolinggo Rukmini secara langsung Sosialisasi Gender dan Keterwakilan Perempuan Legislatif Tahun 2018, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Probolinggo, di gedung Puri Manggala Bakti Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, Rabu (8/8) ).

Nampak hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Muklas Kurniawan, para asisten bersama staf, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Probolinggo, camat, lurah, Ketua Dharma Wanita, Anggota Organisasi Perempuan dan narasumber dari DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Aliyah dan Universitas Panca Marga, Judi Suharsono.

Kepala DPPPAKB Kota Probolinggo, Sukamatakan acara sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang gender serta memberikan manfaat bagi perempuan dan organisasi perempuan. Sosialisasi ini diikuti sebanyak 300 peserta terdiri dari calon anggota legislatif, anggota organisasi wanita, ketua dan anggota TP PKK dan juga ketua RT dan RW Kelurahan Se-Kota Probolinggo.

Wali Kota Rukmini mengatakan kesetaraan gender ini, kaum ibu dalam posisi kodratnya. Keterwakilan perempuan di dunia legislatif (caleg) di Kota Probolinggo tidak ada peningkatan. Partisipasi aktif perempuan dalam politik di Kota Probolinggo masih jauh dari harapan. Jika masih menikmati kerja antara laki-laki dan perempuan.

Menurutnya, untuk meningkatkan peran perempuan, diperlukan perubahan yang berwawasan gender sebagai bagian dari pembangunan nasional. Tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kegiatan, khususnya di bidang politik. 

“Pembangunan pendidikan politik perempuan perlu ditingkatkan baik dari segi organisasi maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan. Karena kuota ketentuan dan keterwakilan perempuan di kursi DPRD yang menentukan 30 persen untuk perempuan, ”ujar Rukmini.

Ia juga berharap perempuan yang ada di Kota Probolinggo termotivasi untuk menjadi angota legislatif yang dapat memperjuangkan aspirasi perempuan yang membebani kelompok perempuan dan masyarakat yang berdaya. “Mudah- mudahan perempuan di Kota Probolinggo maju, berdaya dan berhasil,” harapnya. (novi / humas)

 

KANIGARAN – Mayor of Probolinggo Rukmini, directly opened Gender Dissemination and Legislative Women’s Representation in 2018, organized by Probolinggo City Child Protection and Family Planning (DPPPAKB) Department, at Puri Manggala Bakti Building, Probolinggo Municipality  Office, Wednesday (8/8).

Attending the event were Deputy Chairperson of Probolinggo City DPRD, Muklas Kurniawan, assistants with staff, Head of Working Units (OPD) of Probolinggo City, district heads, sub-districts head, Chair of Dharma Wanita, Member of Women’s Organization and resource person from DPP Kaukus Indonesian Political Women, Aliyah and Panca Marga University, Judi Suharsono.

The Head of Probolinggo City’s DPPPAKB, Sukam said that the dissemination program aims to increase knowledge and understanding of gender and provide benefits to women and women’s organizations. This dissemination was attended by 300 participants consisting of legislative candidates, members of women’s organizations, chairpersons and members of the TP PKK and also the heads of RT and RW of sub-districts in the city.

Mayor Rukmini said this gender equality, women in their natural position. There is no increase in women’s representation in the world of legislatures (candidates) in Probolinggo City. Women’s active participation in politics in the city is still far from expectations. 

According to her, to increase the role of women, gender-knowledge changes are needed as part of national development. The aim is to realize gender equality and justice in activities, especially in politics.

“The development of women’s political education needs to be improved both in terms of organization and strengthening the pillars of democracy through legislative, executive and judicial institutions that are aspirational and pro against the interests of women. Because the quota of provisions and representation of women in city council (DPRD) seats determines 30 percent for women, “said Rukmini.

She also hopes that women in Probolinggo City will be motivated to become legislative members who can fight for the aspirations of women who burden women and empowered communities. “Hopefully women in Probolinggo city will be advanced, empowered and successful,” she hoped.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.