Pemkot-DPRD Sepakati KUA-PPAS 2019 

image_pdfimage_print

MAYANGAN – DPRD Kota Probolinggo menggelar sidang paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan DPRD Kota Probolinggo tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Probolinggo tahun Anggaran 2019 serta Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo  Tahun 2018. Sidang Paripurna digelar di gedung DPRD Kota Probolinggo, Rabu (15/8).

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Probolinggo, Agus  Rudiyanto Ghaffur, didampingi kedua Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo. Sidang Paripurna juga dihadiri Wali Kota Probolinggo, Rukmini beserta jajarannya, unsur Forkopimda serta para anggota DPRD Kota Probolinggo

Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan memyampaikan berdasarkan hasil rapat musyawarah pada tanggal 18 Juli lalu, Badan anggaran telah membahas rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 13 agustus lalu. “Berdasarkan hasil tersebut, badan anggaran berupaya semaksimal mungkin melakukan evaluasi, inventarisasi kendala dan permasalahan yang terjadi serta memberikan solusi-solusi untuk perbaikan dan penyempurnaan ke depan”, ujarnya.

Saran dan pendapat badan anggaran yang dibacakan diantarannya Badan anggaran DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo agar melakukan inovasi program keanggotaan perpustakaan, sehingga tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan dapat meningkat. Serta menambah jenis buku terapan seperti pertanian dan lain-lain.

Ketua DPRD Kota Probolinggo, Agus Rudiyanto Ghoffur menyampaikan kepada  masing-masing ketua fraksi DPRD Kota Probolinggo, untuk menyerahkan pendapat fraksinya untuk diserahkan kepada pimpinan rapat. “Semua fraksi-fraksi DPRD Kota Probolinggo dapat menerima dan menyetujui penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan DPRD Kota Probolinggo tentang KUA PPAS APBD Tahun 2019. KUA PPAS disetujui dan disahkan. Selanjutnya dilakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS,”ujarnya. 

Selanjutnya, Agus Rudiyanto Ghoffur melanjutkan rapat yang kedua mengenai Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Probolinggo  Tahun 2018. Ia menyampaikan ada beberapa Peraturan Daerah APBD yang mengalami pergeseran. Dalam hal ini, tujuan propemperda adalah melakukan koordinasi keputusan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD Kota Probolinggo dengan Pemerintah Daerah.

Sekretaris DPRD Kota Probolinggo, Sunarmi menyatakan bahwa baik DPRD maupun Pemerintah Kota Probolinggo dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar perubahan propemperda yang telah disepakati bersama. “Raperda yang diajukan dalam hal untuk mengatasi keadaan yang luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam serta adannya kerjasama dengan pihak lain,” jelasnya. (novi / humas)

 

MAYANGAN – Probolinggo City Council (DPRD) held a plenary session signing of a memorandum of understanding between Probolinggo Municipality and Probolinggo City Council (DPRD) on the General Policy of Budget (KUA) and Priority and Temporary Provisional Budget (PPAS) of  Probolinggo City’s Regional Budget 2019 and Determination of Program Changes to Establish City Regional Regulations Probolinggo in 2018. The plenary session was held in the Probolinggo City Council (DPRD) building on Wednesday (8/15).

Plenary Meeting of the Guild Chairperson of the Probolinggo City Council (DPRD), Agus Rudiyanto Ghaffur, was accompanied by people from the Deputy Chairperson of the council. The Plenary Session was also attended by the Mayor of Probolinggo, Rukmini and her staffs, elements of Forkopimda and members of the Probolinggo City Council (DPRD).

Deputy Chairperson of Probolinggo City Council (DPRD), Muchlas Kurniawan said that based on the results of the deliberations on July 18, the Budget Board had discussed the KUA PPAS APBD for the 2019 budget year which had been held on 9 to 13 August. “Based on these results, the budgeting board should, as much as possible, evaluate, inventory and solve problems that occur and provide solutions for improvements in the future,” he said.

In this case, the budget board gave suggestions and opinions to Probolinggo City’s Library and Archives Agency to carry out innovation programs, libraries, and increase the level of community visits to libraries. And add types of applied books such as agriculture and others.

The Chairperson of the Probolinggo City DPRD, Agus Rudiyanto Ghoffur, said to each of the leaders of the Probolinggo City Council (DPRD) faction that they can give their opinion to be later handed over to his faction and delivered to the chairperson of the meeting. “All Probolinggo City Council (DPRD) factions can receive and sign a memorandum of understanding between Probolinggo Municipality and the Probolinggo City Council (DPRD) on the 2019 KUA PPAS. KUA PPAS is agreed and legally approved. Then the KUA PPAS agreement was signed,” he said.

Then, Agus Rudiyanto Ghoffur, continued the second meeting of the Determination of Changes in the Probolinggo City Regional Regulation (Propemperda) Program in 2018. He proposed several Regional Regulations for the Regional Budget that had undergone a shift. In this case, the aim of propemperda is to carry out decision-making programs on regional funds between Probolinggo City Council (DPRD) and the Regional Government.

Secretary of the Probolinggo City DPRD, Sunarmi stated that both DPRD and Probolinggo Municipality could submit a draft of regional regulation above the agreed upon provincial regulations. “The draft regulation is proposed in terms of overcoming extraordinary circumstances, situations of conflict or natural disasters and the existence of cooperation with other parties,” she explained.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.