Perkuat Tim Komisi Penanggulangan HIV/AIDS

image_pdfimage_print

KANIGARAN – Wali Kota Probolinggo Rukmini memberikan perhatian khusus dalam program penanggulangan HIV/AIDS di wilayahnya. Menurutnya, penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya persoalan Dinas Kesehatan tetapi membutuhkan dukungan serta kerjasama lintas sektor. 

Rukmini pun memimpin langsung rapat koordinasi bersama Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kota Probolinggo yang terdiri dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (27/8), di Sabha Bina Pradja, Kantor Wali Kota Probolinggo. 

Dalam rapat dibahas tentang peran serta lintas sektor dalam penanganan dan pengendalian HIV/AIDS yang tergabung dalam tim KPA. Upaya penanggulangan masih terpencar-pencar, terbatas dan tak terkoordinasi tidak akan mampu mengendalikan epidemi HIV/AIDS di Indonesia khususnya di Kota Probolinggo. 

Penyakit ini adalah salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di Kota Probolinggo. Epidemi HIV/AIDS menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dan selalu ditemukan penderita baru di setiap tahunnya. Dari data Dinkes setempat, jumlah kasus HIV/ADIS dari tahun 2012 sampai Juli 2018 mencapai angka 272 kasus (di tahun 2018 ada dua penderita meninggal dunia).

Kepala Dinkes drg Ninik Ira Wibawati menjelaskan, tahun 2018 KPA punya kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain pelatihan pemulasaran jenazah bagi penghulu/mudin; forum group discussion dengan tokoh masyarakat dan media; pembentukan forum peduli AIDS; penguatan forum peduli AIDS; pembuatan media promosi penanggulangan HIV/AIDS; rakor tim KPA; rakor sekretariat tetap; rakor pelaksanaan harian sektap, RSUD, Dinkes dan MK (manager kasus); sosialisasi HIV/AIDS tingkat kecamatan dan monev fasilitas pelayanan kesehatan/klinik VCT puskesmas. 

“Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pelatihan life skill bagi ODHA (Orang dengan HIV/ADIS) dan gathering ODHA. Di bulan Oktober nanti ada peringatan hari AIDS se-dunia, capacity building tim KPA. Sedangkan di bulan November ada pelatihan CST bagi tenaga kesehatan,” ujar drg Ninik. 

Ninik membeberkan, belum semua OPD menyerahkan laporan kegiatannya kepada Dinas Kesehatan. Dari 21 OPD, hanya 15 OPD sudah melaporkan, sedang 6 OPD belum membuat laporan. Tetapi, dari 6 OPD tersebut beberapa di antaranya sudah melaksanakan kegiatannya, hanya saja secara tertulis belum diserahkan ke Dinkes.

Diketahui, OPD yang masuk dalam tim KPA antara lain Dinas Sosial, Bagian Hukum, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Kesra, TP PKK, Satpol PP, puskesmas, Bappeda Litbang, Polres Probolinggo Kota, Diskominfo, RSUD dr Mohamad Saleh, Disbudpar, MUI dan Kemenag.  

Dalam merealisasikannya, OPD pun kerap mengalami permasalahan penanganan ODHA. Seperti Dinkes dan RSUD, permasalahan pelayanan konseling bagi ODHA belum maksimal sehingga ODHA kurang mengerti bahwa pengobatan HIV/AIDS membutuhkan waktu yang sangat atau jangka panjang. Selain itu pelayanan pengambilan obat juga sangat lama ditambah pendampingan penderita dan keluarga ODHA oleh puskesmas tidak berjalan maksimal dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga puskesmas. 

Sedangkan Dinas Sosial, mengaku tidak semua ODHA mau menerima bantuan nutrisi yang diberikan oleh Dinsos karena merasa malu atau ODHA sudah meninggal dunia. Dukungan keterampilan/pelatihan yang diberikan bagi ODHA belum didukung dengan manajemen usaha (modal usaha). 

Sejumlah OPD pun juga mengalami permasalahan yang berbeda. Yang menjadi poin penting lainnya adalah alur pembuatan SKTM (surat keterangan tidak mampu) bagi ODHA. Kesepakatan alur pembuatan SKTM bagi ODHA perlu diatur. Penderita HIV/AIDS yang tidak mempunyai BPJS harus mengurus SKTM dari kelurahan yang melalui RT/RW, yang terkadang membutuhkan waktu lebih dari satu hari. 

“Untuk permasalahan di Dinas Kesehatan, solusi yang kami lakukan dalam konseling pada ODHA di puskesmas dan RSUD dilakukan secara tim akan memaksimalkan SDM yang sudah dilatih konseling secara maksimal,” terang kepala Dinkes. 

Sementara itu, Wali Kota Rukmini pun menyarankan bagi OPD yang punya kegiatan sosialisasi tentang KPA dapat melibatkan pihak kepolisian, MUI dan Kemenag. Kegiatan KPA juga agar tidak tumpang tindih dengan Dinkes atau OPD lainnya. 

“Sosialisasi tidak harus di dalam gedung, bisa di kelurahan atau mendekati masyarakat. Untuk ODHA yang tidak mau menerima nutrisi karena malu, Dinsos dapat melibatkan MK yang ada di KPA agar mereka mau dapat bantuan itu. Satpol PP juga terus menambah kegiatannya, razia sekaligus tes dan hasilnya bisa didata,” tegas wali kota. 

“Tim yang sudah dibentuk ini harus benar-benar bisa menanggulangi HIV/AIDS di Kota Probolinggo. Saya bisa dijadikan narasumber. Tim ini harus betul-betul turun ke bawah. Kita tanggulangi HIV/AIDS ini bersama-sama,” sambung Rukmini. 

 Pengelola Program Setkap KPA Kota Probolinggo, Badrut Tamam menyampaikan, yang harus diterapkan oleh tim adalah TOP (Temukan, Obati, Pengobatan). Karena ujung tombak dari penanggulangan HIV/AIDS adalah konseling, jika konseling sudah gagal dilakukan maka penderita dan keluarga justru ketakutan tidak mau melakukan pengobatan. 

“Di RSUD Kraksaan sudah punya alat cek kekebalan tubuh, di Kota Probolinggo belum ada. Mungkin bisa bekerjasama dengan kabupaten, agar ODHA yang tidak punya SKTM atau BPJS bisa melakukan pengecekan disana,” kata Badrut yang mengatakan menangani ODHA tidak semudah yang dibayangkan. 

Mengenai hal tersebut, drg Ninik sudah ada rencana bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Surat sudah pernah dilayangkan tetapi belum mendapat respon dari pihak kabupaten. “Akan kami tindaklanjuti lagi dan semoga bisa ada PKS (perjanjian kerjasama),” jawabnya. 

Wali Kota Rukmini juga meminta RSUD mempertimbangkan kerjasama dengan transportasi online Go-Jek untuk mengantar obat, seperti yang sudah dilakukan Pemkab Banyuwangi. “Silahkan study tiru, itu (kerjasama Go-Jek) sangat efektif jadi pasien tidak perlu mengantre sampai sore hari di RSUD. Bagus itu,” ungkap Rukmini. 

Dalam rapat tim KPA, Pemkot Probolinggo siap menambahi anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Setkap KPA dan MK. “Pemberdayaan tim penanggulangan HIV AIDS ini sudah bagus karena ada keterlibatan OPD, ada banyak kegiatan yang telah dilaksanakan,” imbuh drg Ninik, ditemui usai rakor. 

Dinkes pun menyadari ada ODHA yang malu bahkan kabur saat didatangi oleh petugas Dinsos. Memang memberikan pendampingan itu tidak mudah, MK harus menyadarkan ODHA pentingnya pengobatan karena meski tidak bisa sembuh total tapi bisa memperpanjang usia dengan mengkonsumsi obat dengan rutin. 

“Kami sudah membentuk forum peduli HIV/ADIS, kami akan berdayakan forum yang ada dan memperkuat tim ini agar rencana penanggulangan HIV/ADIS di Kota Probolinggo bisa terwujud secara nyata,” pungkasnya. (famydecta/humas)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.