Sembilan OPD Sepakati Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 

KANIGARAN – Percepatan pelayanan masyarakat kependudukan menjadi pemerintah Kota Probolinggo. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) menggugah masyarakat setempat untuk mengumpulkan data kependudukan dan KTP elektronik, di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, Selasa (28/8). 

Kepala Dispenduk Capil Tartib Goenawan menjelaskan, sebanyak 150 orang dari kantor organisasi daerah (OPD), camat, lurah dan ketua organisasi wanita dan profesi di Kota Probolinggo ikut dalam rakor ini. “Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan gerakan pelayanan. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (Gisa) sebagai media informasi mengenai gerakan kependudukan di Kota Probolinggo,” jelasnya. 

Pada bulan Oktober mendatang, Dispenduk Capil akan melakukan terobosan pelayanan kepengurusan akte lahir dan cukup dilakukan di kelurahan. “Kepada masyarakat Kota Probolinggo untuk tidak memberikan salinan atau foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada orang lain. Karena bisa terjadi penyalahgunakan data, untuk registrasi nomer telepon dan bisaasi untuk teror, ”lanjut Tartib.

Sementara itu, Wali Kota Rukmini menjelaskan Dispenduk Capil Kota Probolinggo sudah melakukan upaya untuk meningkatkan percepatan pelayanan dengan inovasi pelayanan 3in1 (kelahiran dan kematian). Dan, saat ini lingkup KTP elektronik di Kota Probolinggo telah mencapai 96,75 persen. Sedangkan target nasional adalah 93,89 persen. Untuk mengukur akte kelahiran mencapai 90,75 persen, jumlah ini sudah melebihi target nasional sebesar 85 persen.

Melalui data kependudukan dapat digunakan oleh lintas program dan lintas sektor namun akses data ini harus didahului dengan Penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS). Demikianlah yang dilakukan agar tidak terjadi data untuk tujuan yang merugikan dan potensi menimbulkan masalah hukum. ”Segera lengkapi dokumen administrasi kependudukannya. Semoga pembangunan administrasi kependudukan di Kota Probolinggo semakin bagus dan melayani masyarakat dengan cepat, ”harapnya wali kota.

Pada saat bersamaan dilakukan penandatanganan kerjasama, pemanfaatan data kependudukan dan KTP elektronik antara Dispenduk Capil dengan sembilan OPD. Yakni Bappeda Litbang, Diskominfo, Dinas Kesehatan, DPM PTSP, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), RSUD Moch Saleh dan Dispendik Capil. (noviati / humas)

 

KANIGARAN – The acceleration of public services in the population sector has become the priority of Probolinggo Municipality. Therefore, the local Civil Registration Department (Dispenduk Capil) held a coordination meeting to discuss the improvement of public services as well as the signing of a cooperation agreement on the utilization of population data and electronic identity card (e-KTP), at Puri Manggala Bhakti building, Probolinggo Mayor’s Office, Tuesday (28/8).

Head of Dispenduk Capil Tartib Goenawan explained, as many as 150 participants consisting of heads of Working Units (OPD), district heads, sub-district heads and heads of women’s organizations and professions in the city participated in this coordination meeting. “This activity (coordination meeting) aims to synergize the service movement of the Indonesian Movement ‘Sadar Adminduk’ (Gisa) as an information medium about the movement to develop population administration in Probolinggo City,” he explained.

In October, Dispenduk Capil will make a breakthrough in the services of the birth and death certificate management, which are sufficiently carried out in the sub-district offices. “To the people of Probolinggo City to not to provide copies of Family Cards (KK) and Identity Cards (KTP) to others. Because data abuse can occur, to register telephone numbers and can be used for terror,” Tartib continued.

Meanwhile, Mayor Rukmini explained that Dispenduk Capil had made efforts to increase the acceleration of population services with creating an innovation called 3in1 service (birth and death). And, currently the coverage of e-KTP in Probolinggo City has reached 96.75 percent, compared to national target which is 93.89 percent. Birth certificate coverage has reached 90.75 percent, this number has exceeded the national target of 85 percent.

Population data can be used by cross-program and across sectors, but access to this data must be preceded by Cooperation Agreements (PKS). This agreement is carried out so that there is no misuse of data for adverse interests and the potential to cause legal problems. “Immediately complete the population administration document. Hopefully the development of population administration in Probolinggo City will improve and serve the community quickly,” hoped the mayor.

At the same time, a cooperation agreement on utilization of population data and electronic KTP was signed between Dispenduk Capil and nine working units including Planning Department (Bappeda), Communication and Information Technology Department (Diskominfo), Health Office, Licensing Department (DPM PTSP), Social Service, Library and Archives Office, People’s Welfare Section (Kesra), Moch Saleh Hospital and Dispenduk Capil.