Wali Kota Serahkan Bantuan Dana Investasi

image_pdfimage_print

 

KANIGARAN – Penanggulangan kawasan kumuh menjadi salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia saat ini. Di Kota Probolinggo saja, kawasan kumuh mencapai luasan 193,74 hektar. Ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup menyita perhatian Pemerintah Kota Probolinggo. Untuk menanggulanginya, pemerintah setempat terus berbenah untuk mewujudkan Kota Probolinggo Bebas Kumuh 2019. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, sejak 2016, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI mengalokasikan dana untuk membantu pemerintah daerah menanggulangi kawasan kumuh. Tahun ini, Bantuan Dana Investasi (BDI) sebanyak Rp 17,5 M diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Rukmini kepada 21 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Rabu (26/9), di gedung Sabha Bina Praja. Acara penyerahan juga dihadiri perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di 21 kelurahan. Mereka bertanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan kawasan kumuh. 

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Agus Hartadi menyebutkan bahwa untuk mewujudkan Kota Probolinggo Bebas Kumuh 2019, dibutuhkan kolaborasi dari setiap stakeholder terkait baik dari sisi anggaran maupun sumbangsih pikiran. 

“Kota Probolinggo Bebas Kumuh bisa terwujud dengan kolaborasi dari instansi lainnya juga, tidak mungkin kami berjalan sendiri. Pelaksanaan penanggulangan kawasan permukiman ini, selain didukung dana dari pemerintah pusat, juga menggunakan dana dari APBD dan program CSR. Kolaborasi seperti ini lah yang kami maksud,” jelas Agus.

Sesuai data dari Dinas Perkim, selain dana sebesar Rp 17,5 M, penanggulangan kawasan kumuh juga didukung dana dari APBD sebesar Rp 26,5 M dan dana dari program CSR sebesar Rp 561 juta. Pembangunan kawasan kumuh dibagi menjadi tiga tahap sejak tahun 2016. Tahun ini, target 65 persen kawasan kumuh harus segera ditanggulangi. Artinya, dari kawasan kumuh seluas 193,74 hektar, tahun ini 125 hektar kawasan kumuh harus segera ditanggulangi. 

Wali Kota Rukmini menyatakan bahwa dana BDI ini merupakan stimulan untuk menumbuhkan swadaya masyarakat. Menurutnya, program penanggulangan kawasan kumuh bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja melainkan tanggung jawab bersama. 

“Oleh karena itu, saya mengimbau pada para Ketua BKM, KSM, para penerima dana BDI agar bisa pro aktif dalam menggandeng semua kalangan dan dalam melaksanakan kegiatan betul-betul mengacu pada aturan yang berlaku serta melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait,” pinta Rukmini. (alfien/humas)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.