Naskah Hibah 108 Lembaga Ditandatangani Wali Kota 

KANIGARAN – Wali Kota Rukmini Menyediakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atas bantuan pendidikan bagi SD / MI Swasta, SMP / MTS Swasta dan Madrasah Diniyah Kota Probolinggo, Selasa (2/10), di Gedung Puri Manggala Bhakti.

Dana hibah ini merupakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diberikan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap kemajuan sekolah di wilayah Kota Probolinggo. Ada 108 lembaga pendidikan swasta yang menjalankan dana ini. Datanya, 27 SD / MI, 27 SMP / MTS, dan 54 Madrasah Diniyah.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo Imanto yang menetapkan biaya untuk biaya operasional sekolah bagi peserta didik. “Selain itu, dana ini juga diberikan sebagai pemerataan dan peningkatan akses pendidikan di Kota Probolinggo,” tutur Imanto. 

Wali Kota Rukmini dalam sambutannya meminta agar penerima dana hibah agar bisa terjadi yang ada. Menurutnya, bantuan ini tidak dan juga merta diberikan begitu saja. 

“Penerima dana hibah sudah melalui proses dari Disdikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) dan Kemenag. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui lembaga pendidikan untuk menyatukan dana ini. Untuk itu, saya minta agar ada laporan pertanggungjawabannya. Karena nanti ada tim dari BPK yang akan memeriksa, ”pinta Rukmini.

Selain itu, Rukmini juga meminta agar lembaga yang memberikan bantuan dapat memberikan hasil Angka Partisipasi Kasar (APK) dan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM). APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang dalam pendidikan tertentu untuk jumlah penduduk yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. 

Rukmini berharap bantuan ini bisa digunakan untuk peserta didik tidak ada lagi anak yang belum bisa merasakan bangku sekolah. “Jadi harus ada hasilnya. Saya tidak ingin masih ada anak yang belum bisa merasakan pendidikan. Saya berharap hasil APK sampai IPM ini bisa kita terima nanti, ”ujar Rukmini. 

Sekretaris BPPKAD Agus Dwiwantoro menyebut proses verifikasi menjadi penandatanganan NPHD, dana hibah dapat segera dicairkan ke akun yang telah diputuskan oleh masing-masing lembaga. 

“Untuk SD / MI dan SMP / MTS paling lambat bisa dicairkan hari Jumat, minggu ini. Namun untuk Madrasah Diniyah Diperlukan baru bisa dicairkan minggu depan. Hal ini karena masih ada beberapa lembaga yang harus melakukan dengan lembaga, dan sebagainya, ”jelas Agus. (alfien / humas)

 

KANIGARAN – Mayor Rukmini signed the Regional Grant Agreement (NPHD) for educational grant assistance that was handed over to a number of private elementary-school / MI, Private Middle / MTS and Diniyah Madrasah in Probolinggo City, Tuesday (2/10), at Puri Manggala Bhakti Building.

This grant is in a form of Regional School Operational Assistance (BOSDA) which is given as a form of the seriousness of Probolinggo Municipality towards the progress of schools in the city. There are 108 private school institutions that receive this grant. In details, there were 27 SD / MI, 27 SMP / MTS, and 54 Diniyah Madrasas.

The Head of the Probolinggo City Regional Revenue, Financial Management and Asset Management Agency (BPPKAD) Imanto said that the grant was intended to ease school operational costs for students. “In addition, this funding is also given as an equalization and expansion of access to education in Probolinggo city,” Imanto said.

In her speech, Mayor Rukmini requested that grant recipients be able to follow the existing mechanism. According to her, this assistance is not given to the school that easy.

“Grant recipients have gone through a verification process from the Disdikpora (Youth and Sports Education Office) and Ministry of Religion. There are several stages that school institutions must go through to obtain this grant. For that, I ask that there will be a report on the responsibility. Because later there will be a team from the BPK (Finance Auditor Agency) who will check the finance flow, “asked Rukmini.

In addition, Rukmini also requested that agencies that get assistance to be able to provide the results of the Gross Participation Rate (APK) and also the Human Development Index (HDI). The APK is the ratio of the number of students, regardless of age, who are currently studying at a certain level of education to the population of the age group associated with a particular level of education.

Rukmini hopes that this assistance can be utilized properly for students so that no more children who cannot get education access. “So there must be a result. I do not want later there are still children who cannot get access to education. I hope we can receive the results of the APK until the HDI later,” said Rukmini.

BPPKAD Secretary Agus Dwiwantoro said that after going through the verification process until the signing of NPHD, grant funds could be immediately disbursed to accounts that have been submitted by each institution.