Budayakan Pendidikan Inklusif, Pemkot Probolinggo Raih Good Practice Award

image_pdfimage_print

 

SURABAYA–Komitmen Pemerintah Kota Probolinggo membudayakan pendidikan inklusif mendapat apresasi dari Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Senin (22/10) malam, penghargaan itu diserahkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada Sekda Kota Probolinggo Bambang Agus Suwignyo. 

Kota Probolinggo meraih kategori khusus daerah dengan terobosan inovatif untuk disabilitas. Acara yang dikemas dalam penganugerahan Good Practice Award (Otonomi Awards) Ayo Inklusif -Top 25 Kovablik (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) 2018 itu berlangsung di Ballroom Shangrila Hotel Surabaya. 

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman.  

Direktur Utama Jawa Pos Koran, Leak Kustiya menyatakan, kegiatan ini sub ide besar yang sudah sekian lama dilaksanakan oleh JPIP. JPIP bersama Pemprov Jatim punya spirit yang besar untuk memberi tempat sebaik-baiknya kepada kaum minor, kaum rentan, kaum difable. 

“Kami pikirkan betul-betul bersama seluruh kepala daerah di Jawa Timur. Jawa Pos sangat merasa terhormat. Selamat, tidak ada yang kalah dalam kovablik ini. Ada kriteria menilai siapa yang paling unggul, dan inilah mereka yang hebat di antara yang juga hebat di Jawa Timur,” ujar Leak. 

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo pun mengapresiasi Jawa Pos melalui JPIP yang telah mendesain tentang pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan dengan kebijakan pemerintah pusat yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. 

“Jawa Pos ingin mendorong pemerintahan di Indonesia, untuk menyumbangkan sebagian kekayaan intelektual, kekayaan kepedulian terhadap kesejahteraan dan mendidik demokrasi di Jawa Timur. Terima kasih kepada wali kota dan bupati serta perusahaan yang menambah tambah dalam proses usahanya mewujudkan inovasi demi masyarakat,” tutur gubernur dua periode ini. 

Usai menerima penghargaan dari gubernur, Sekda Bambang Agus Suwignyo mengaku bangga atas prestasi untuk Kota Probolinggo. Menurutnya, penghargaan yang diterima saat ini adalah penghargaan untuk masyarakat Kota Probolinggo atas apa yang telah dilaksanakan oleh JPIP dalam kontes otonomi award. 

“Yang sudah dilaksanakan Disdikpora adalah inovasi dalam penanganan disabilitas. Saya pikir ini hal yang bagus yang telah dilakukan oleh Disdikpora, sehingga Kota Probolinggo berkomitmen betul dalam memberikan pelayanan mendasar inklusif. Sehingga kita mendapat apresiasi dari Pemprov Jatim dan JPIP atas apa yang sudah dilakukan,” kata sekda yang mewakili Wali Kota Rukmini, malam itu.

Jadi Contoh Daerah Lain

Ya, Kota Probolinggo telah mendeklarasikan diri sebagai Kota Inklusif pada 2014 silam. Berbagai program inklusif sendiri telah dilaksanakan Disdikpora sejak 2012. Kota Probolinggo mengadopsi penerapan kebijakan itu dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Seperti Gresik dan Banyuwangi. 

“Alhamdulillah usai deklarasi hingga saat ini, baik di Jawa Timur maupun nasional bisa dikatakan Kota Probolinggo menjadi contoh bagi daerah lain. Awal mulanya ada 3 sekolah sekarang menjadi 34 sekolah di jenjang PAUD, SD dan SMP sehingga sekolah-sekolah membudayakan pendidikan inklusif. Jadi, anak hebat bisa menjadi anak yang betul-betul hebat dan mendapatkan hak pendidikan yang sama,” terang Kepala Disdikpora, Moch Maskur. 

Ia menceritakan, dulu banyak wali murid yang menyembunyikan anaknya, tetapi setelah deklarasi makin banyak orang tua yang mulai terbuka. Serta, menyekolahkan anak hebatnya di sekolah inklusif. 

Tak hanya itu, setiap tahun Disdikpora jugs mengadakan psiko tes untuk anak-anak hebat, mengadakan lomba untuk anak-anak hebat dan guru pendampingnya. Hal itu dikemas dalam Anugerah Inklusif award.

“Maksudnya agar masyarakat tahu, dari awal diadakan program aku anak hebat agar andaikan ada anak hebat di lingkungannya tidak perlu malu disekolahkan ke sekolah inklusif,” tambah Kasi Dikmas dan Inklusif Asyit Wardono. 

Keberhasilan ini menjadi suatu kebanggaan, tidak cukup sampai disini, ke depan diharapkan ada semacam keberlanjutan sehingga perwujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Inklusif lebih maksimal. Setiap tahunnya Disdikpora telah menganggarkan anggaran khusus untuk kegiatan inklusif. 

Disdikpora pun berharap, dalam pembangunan sekolah, pihak sekolah memikirkan untuk menyediakan sarana prasarana pendukung untuk anak disabilitas. “Kelengkapan untuk anak-anak disabilitas mohon dipikirkan,” imbuh Kabid PAUD Dikmasif, Slamet Hariyanto. (famydecta/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.