Kota Probolinggo Raih WTN ke-10, Masuk 10 Daerah tanpa Catatan

JAKARTA – Pemerintah Kota Probolinggo kembali menorehkan prestasi di kancah nasional pada tahun 2019 ini. Minggu (15/9), Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menerima Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk yang ke-10 kalinya dengan predikat tanpa catatan. Penghargaan ini diberikan karena pemerintah setempat dinilai telah melakukan tata kelola transportasi yang baik.

Bertempat di Jakarta Convention Center, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Habib Hadi –sapaan akrab wali kota-. Terpilihnya Kota Probolinggo sebagai salah satu penerima penghargaan WTN itu sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 180 tahun 2019 tentang penetapan kota/ kabupaten dan provinsi sebagai penerima penghargaan WTN tahun 2019.

Penghargaan WTN diterima secara berturut-turut oleh Pemerintah Kota Probolinggo sejak 2008 sampai 2017 lalu. Pada tahun 2014, sempat meraih WTN Kencana. Tahun 2018 tidak ada WTN. Sebab, kementerian memulai penilaian WTN dengan format baru selama tahun 2018 yang diterima oleh pemerintah daerah saat Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2019.

Penilaian WTN meliputi lima bidang transportasi. Yaitu manajemen keselamatan jalan; jalan yang berkeselamatan; kendaraan yang berkeselamatan; perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan; penaganan pra dan pasca kecelakaan yang cepat dan tanggap.

Selain itu, rendahnya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan adanya inovasi transportasi pelajar serta SIM pengujian kendaraan bermotor menambah nilai dalam kelayakan Pemerintah Kota Probolinggo mempertahankan penghargaan tersebut.

“Kalau indikatornya lumayan banyak, meliputi semua bidang perhubungan dengann bobot persentase masing-masing. Seperti lalu lintas (20 persen), angkutan umum (15 persen), sarana transportasi darat (25 persen), prasarana transportasi darat (15 persen) dan bidang umum (25 persen),” ujar Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, Purwantoro Noviyanto.

 

Sinergi Antar Instansi

Menurut Purwantoro, saat paparan pada April 2019 lalu, diketahui tim penilai berasal dari Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Mabes Polri, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan pakar transportasi Indonesia.

Dan, hasilnya penerima sertifikat WTN sebanyak 145 kabupaten/kota; penerima Piala WTN Tanpa Catatan sebanyak 39 kabupaten/kota; Piala WTN dengan Catatan 38 kabupaten/kota.

Di Provinsi Jawa Timur, hanya ada 10 daerah penerima Piala WTN Tanpa Catatan. Yakni Kabupaten Banyuwangi, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Jember, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo.

“Dari semua aspek, Kota Probolinggo telah memenuhi tata kelola transportasi yang baik dan ada sinergitas dengan semua stakeholder perhubungan yang saling mendukung seperti Polres Probolinggo Kota khususnya Satlantas, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Jasa Raharja,” kata Purwantoro lagi.

Meskipun sudah menerima penghargaan WTN, Kota Probolinggo masih punya tantangan yang harus dihadapi. Seperti melakukan sosialisasi dan pendidikan lalu lintas terhadap perilaku masyarakat. Harapannya, agar masyarakt terus meningkatkan peran serta dalam membangun kebersamaan untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Probolinggo.

“Misalnya mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak melawan arah arus lalin, menggunakan helm bagi roda dua dan sabuk pengaman bagi roda empat, parkir sesuai pada tempatnya dan sebagainya,” imbuh alumni STPDN ini.

Tantangan lain di bidang transportasi, masih menurut Purwantoro, yaitu pengembangan traffic manajemen dan tata kelola transportasi massal melalui pemanfaatan teknologi menuju smart city.

Dishub setempat pun sudah mempersiapkan langkah menjawab tantangan yang dimaksud. Berupa peningkatan traffic manajemen dengan sistem intelligent traffic system, pengembangan jaringan smart PJU, penggunaan smart card pengujian kendaraan bermotor, dan rencana terhadap peningkatan transportasi angkutan pelajar menuju gratis dan angkutan Kota Probolinggo berbasis aplikasi.

 

Jadi Motivasi

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Wali Kota Habib Hadi menegaskan penghargaan ini akan menjadi motivasi Pemerintah Kota Probolinggo dan seluruh warga kota agar lebih menyadari ketertiban berlalu lintas.

“Memang banyak tantangan dan hal-hal yang harus kita perbaiki, karena ini berhubungan dengan budaya atau kebiasaan masyarakat. Karena sejatinya, WTN ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi,” ujar wali kota, yang menerima penghargaan didampingi Kepala Dishub Sumadi dan Kepala Dinas PUPR Amin Fredy.

Habib Hadi menuturkan, informasi yang ia terima dari OPD terkait, selama ini sistem lalu lintas di Kota Probolinggo yang diimbangi menurunnya angka kecelakaan lalu lintas serta angkutan yang tertib menjadi poin keberhasilan dalam membina tata kelola transportasi. Khususnya di bidang lalu lintas, angkutan jalan serta aspek penataan transportasi yang berkelanjutan berbasis kepentingan publik serta ramah lingkungan.

“Semoga dengan Piala WTN Tanpa Catatan ini bisa menginspirasi masyarakat untuk lebih disiplin dan tertib berlalu lintas dengan mengedepankan keselamatan bersama,” katanya.

“Tentunya, terima kasih kepada semua pihak, baik itu Polri atau Jasa Raharja sehingga prestasi ini bisa kita pertahankan bersama. Penghargaan bukan segala-galanya, tetapi bagaimana kita bisa menggandeng seluruh masyarakat untuk lebih disiplin dan tertib adalah yang utama. Dan juga, selalu berinovasi,” tegas Habib Hadi, Minggu malam. (famydecta/humas)




Habib Hadi Temui Kepala Bappenas, Koordinasikan Rencana Pembangunan RS Baru

JAKARTA – Semangat Pemerintah Kota Probolinggo dibawah komando Wali Kota Hadi Zainal Abidin dalam merealisasikan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat, dengan pembangunan rumah sakit (RS) baru mendapatkan angin segar.

Setelah berkunjung ke Kota Bekasi, Wali Kota Habib Hadi bertemu Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro, di kantor Bappenas di Jakarta, Jumat (14/6) siang.

Kedatangan orang nomor satu di Kota Probolinggo itu untuk mengkoordinasikan tindaklanjut proposal pembangunan RSUD type B yang sudah dikirim ke Bappenas pada bulan Maret lalu.

Disebutkan pembangunan RSUD baru menunggu follow up dari Presiden Joko Widodo dan Bappenas. “Ya, kami bersilaturahmi karena senyampang masih suasana lebaran kan. Dan, sekalian berkoordinasi dengan Bapak Kepala Bappenas, Pak Bambang untuk mengetahui perkembangan dari proposal yang telah kami ajukan. Alhamdulillah. Insyaallah ada kabar yang melegakan,” kata Habib Hadi, dalam pesan singkatnya.

Menurutnya, Bappenas merespon terkait bantuan dana penunjang pembangunan RSUD baru di Kota Probolinggo. Bappenas akan membantu melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) reguler dan penunjang. “Namun tidak disebutkan nominalnya. Tetapi ini menjadi progres ikhtiar bersama untuk mewujudkan RS yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Kepala Bappeda Litbang Rey Suwigtyo yang mendampingi Wali Kota Habib Hadi dalam kunjungan tersebut membenarkan, jika ada pertemuan bersama Kepala Bappenas membahas soal proposal RSUD baru. “Bappenas belum menentukan nominal bantuannya, tetapi akan membantu melalui DAK,” ujar Tiyok-sapaan akrabnya.

Diketahui, pembangunan RSUD type B baru berlantai 4 itu membutuhkan dana kurang lebih Rp 500 – 700 milyar. Selain dana dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Probolinggo telah menyiapkan anggaran melalui APBD mulai tahun 2020 mendatang.

“Kalau APBD belum bisa dirinci kesiapan anggarannya berapa untuk pembangunan RSUD. Yang jelas, di P-APBD 2019 dan APBD 2020 sudah disiapkan anggaran untuk pembangunan jembatan dan pagar,” jelas mantan Kabag Humas dan Protokol itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, lahan pembangunan RSUD baru seluas empat hektar sudah siap di wilayah Kelurahan Kedopok, Kareng Lor dan Sumber Wetan. Bahkan DED (Desain Engginering Detail)  sudah ada di tahun 2012 terkait peruntukan lahan tersebut untuk pembangunan RSUD.

“Jadi, kami tinggal mempebarui saja karena itu peruntukan awalnya memang RSUD. Karena bisa dilihat sendiri kondisi RS yang sekarang memang tidak bisa menampung pasien sehingga masyarakat menyadari betul perlunya pembangunan RS baru,” jelas Habib Hadi, beberapa waktu lalu.

RSUD dr Mohamad Saleh akan diturunkan ke type C, jika masyarakat membutuhkan rujukan tidak perlu ke RS di Kabupaten Probolinggo. Akhir tahun nanti Pemkot Probolinggo juga akan menyediakan satu ambulance di setiap kelurahan untuk memperpendek waktu bagi pasien menuju ke fasilitas kesehatan. (famydecta/humas)

 




Temui Mahasiswa Pendemo, Habib Hadi Beberkan Kinerja

KANIGARAN–Aliansi mahasiswa Probolinggo yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Probolinggo, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (29/5) siang. Mereka menagih janji program 99 hari kerja, Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wawali Mochammad Soufis Subri.

Melihat ada puluhan mahasiswa hendak mendemonya di depan kantor wali kota, Habib Hadi pun langsung keluar kantor untuk menemui langsung para mahasiswa tersebut. Wali kota sempat menanyakan, domisili para mahasiswa itu tinggal. Kebanyakan, berasal dari Kabupaten Probolinggo.

Menurutnya, jika ada mahasiswa asal Kota Probolinggo setidaknya mengetahui apa saja program yang sudah dijalankan. “Kabupaten semua. Ya, adik-adik mahasiswa memang punya hak di wilayah kota. Saya baru dilantik 30 Januari 2019, sudah dihitung berapa hari? Saya bekerja menerima dan mengemban amanah ini. Tahu tidak?” tanya Habib Hadi.

Aliansi mahasiswa menjawab jika sudah 99 hari, bahkan lebih. Wali kota kembali menanyakan, dasar pengitungannya sesuai kalender atau hari kerja, dan mahasiswa kembali menjawab kalender.

Padahal program 99 hari kerja Habib Hadi-Subri dihitung hari kerja aktif (tanpa Sabtu-Minggu dan hari libur nasional). “Saya bekerja baru 80 hari, per hari ini,” tegasnya begitu lantang menggunakan megaphone milik pendemo.

“Sejak awal Habib dilantik, secara kelembagaan kami sudah mengirim surat audiensi. Minggu lalu juga. Tetapi tidak ada tanggapan. Maka, kami melakukan aksi ini,” sahut Ketua Umum PMII Probolinggo, Aulia Wahyu.

“Karena saya belum membaca surat itu, maka bentuk protesnya seperti ini,” tanya Habib Hadi lagi. Aliansi mahasiswa pun kompak mengiyakan.

“Hari ini kelembagaan kami beraliansi. Secara kelembagaan legitimasi kami di kota dan kabupaten. Ke depan, kami mahasiswa berkomitmen mengawal kebijakan-kebijakan yang ada karena merupakan tanggung jawab mahasiswa. Tidak hanya isu lokal tetapi isu di Jawa Timur bahkan nasional,” jawab Ketua Umum HMI Probolinggo, Abu Hanifah.

Intinya, aliansi mahasiswa ini menagih janji 99 hari kerja pemimpin baru di Kota Probolinggo tersebut. Secara tegas Habib Hadi pun menjelaskan pihaknya sudah merealisasikan pendidikan gratis dan berkualitas. Apabila pada implementasinya para mahasiswa menemukan ada ketidakberesan, Habib Hadi pun meminta mereka melaporkan kepadanya.

“Selain pendidikan gratis, masalah kesejahteraan sosial juga penting seiring dengan pengembangan sumber daya manusia. Masih banyak anak-anak di bawah umur yang tidak dapat melanjutkan sekolah,” kata Abu Hanifah lagi.

Menjawab apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, Wali Kota Habib Hadi menjelaskan kepada mereka tentang tata kelola pemerintahan. Ia juga membeberkan sejumlah program yang sudah dilakukan dalam 99 hari kerja, selain pendidikan gratis dan berkualitas, ada percepatan santunan kematian yang cukup terlayani selama tiga hari.

Habib Hadi juga telah meresmikan pelayanan pengaduan via telepon 112, meluncurkan mal pelayanan publik dan terbaru adalah peluncuran aplikasi VIEW Probolinggo. Progres rencana pembanguan rumah sakit baru pun sudah ada perkembangan sedikit demi sedikit dari pemerintah untuk merealisasikannya.

Wali Kota Probolinggo memukul gong sebagai tanda telah di-launchingnya aplikasi VIEW Probolinggo, Rabu (22/5) petang, di Puri Manggala Bakti. (foto:Rizal Al Karimi/humas dan protokol)

“Anggaran tahun 2019 telah disetujui pada 2018 lalu, sebelum kami berdua dilantik. Jadi, kami melaksanakan tahun anggaran berjalan. Kami juga harus menyusun RPJMD tahun 2019-2024,” ungkap Habib Hadi.

Setelah wali kota menemui para mahasiswa tersebut, ia kembali ke dalam kantor wali kota. Kepada awak media, Habib Hadi menyatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke warga Kota Probolinggo dalam berbagai kesempatan menjelaskan terkait program-programnya.

“Makanya, kami sampaikan harus bisa memberi penjelasan yang fair. Kami mengusulkan, parlemen menyetujui atau tidak, ini yang memerlukan pengawalan,” imbuhnya, ditemui usai aksi demo berlangsung.

Sementara itu, aliansi mahasiswa menagih janji program kerja 99 hari Habib Hadi-Subri berencana akan tetap mengirimkan surat ke wali kota untuk beraudiensi. “Karena 99 hari itu jadi cerminan bagaimana pemerintahan selama lima tahun mendatang,” jelas Abu Hanifah lagi. (famydecta/humas)

The Probolinggo college student alliance consisting of Probolinggo Islamic Student Association (HMI), the Indonesian Islamic Student Movement (PMII) and the Muhammadiyah Student Association (IMM) held a demonstration on Wednesday (29/5) afternoon. They demanded fulfillment of the 99-day work program Mayor Hadi Zainal Abidin and Vice Mayor Mochammad Soufis Subri had promised.

Responding to dozens of students organizing the demonstration in front of the mayor’s office, Habib Hadi immediately left his office room to meet them in person. The mayor asked the students where exactly they live. It turned out that most of them are from Probolinggo Regency.

According to him, people, including the students, from Probolinggo City would know what programs that have been implemented. “So, you are all from the regency. I understand that college students do have their rights in the city area. I was inaugurated on January 30, 2019. My question is how many days has it been counted? I work to receive and carry out this mandate. Do you know?” asked Habib Hadi.

The student alliance answers that it’s been 99 days, even more. The mayor again asked them if their basis of the calculation was by the calendar or working day, and the student answered it was based on the calendar.

The 99-day work program of Habib Hadi-Subri is indeed calculated based on an active working day (other than Saturday-Sunday and national holidays). “I have only been working for 80 days,” he said so loudly using the demonstrator’s megaphone.

“Since you were inaugurated, we institutionally have sent an official letter to have an audience. We sent another one last week. Yet, there was no response. So, we take this action,” said the General Chairperson of PMII Probolinggo, Aulia Wahyu.

“Since I have not read the letter, so you all decided to organize the protest, didn’t you?” asked Habib Hadi again. It was firmly confirmed by the student alliance.

“Today our institutions are allied. Institutionally our legitimacy is in the city and regency. We, students, are committed to monitoring existing policies because they are the responsibility of students. It’s not only about local issues but also provincial issues and even nationally,” said the General Chairman of the HMI Probolinggo, Abu Hanifah.

In essence, this student alliance is demanding the fulfillment of 99 workdays the new regional leader in the city had promised. Habib Hadi also explained that his side had completed free and high-quality education program. The students have the rights to report directly to him if they find any irregularities in this program.

“In addition to free education, social welfare issues are also important along with the development of human resources. There are still many children who cannot finish their school,” Abu Hanifah said again.

Responding to the demands of the students, Mayor Habib Hadi explained to them about governance. He also disclosed several programs that have been carried out in 99 working days. Other than free and high-quality education, there is an acceleration of the death compensation that is adequately served for three days.

Habib Hadi has also launched the 112 emergency number, Public Service Mall and Probolinggo VIEW application. The progress of the plan to develop a new hospital has also been developed gradually from the government.

“The 2019 budget was approved in 2018 before we were both inaugurated. So, we carry out the current fiscal year. We also have to prepare the Regional Middle-Term Development Plan (RPJMD) in 2019-2024,” said Habib Hadi.

When asked about the demonstration, to the media crew, Habib Hadi stated that his side had already promoted the programs he made to Probolinggo City residents.

“Therefore, we’d like to say that we must be able to give a clear explanation. We propose that the parliament approves it or not, this requires supervising,” he added when asked following the demonstration.

Meanwhile, the alliance of students plans to continue sending letters to the mayor for an audience. “Because 99 days is a reflection of how the government will be for the next five years,” explained Abu Hanifah again.




Ayo Kunjungi Pasar Murah di Alun-alun Kota!

MAYANGAN – Ratusan warga menyerbu Alun-alun Kota Probolinggo, Selasa (28/5) pagi. Mereka mengantre untuk membeli sembako di pasar murah gelaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) setempat. Antusiasme warga menunjukkan pasar murah jelang Hari Raya Idul Fitri memang sudah dinanti-nanti.

Sedikitnya ada 15 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ikut dalam pasar murah. Selain sembako, OPD juga menjual ikan segar, jajanan, keperluan lebaran dengan harga lebih murah dibanding di pasaran.

Ada 50 stand yang telah disiapkan. Stand tersebut diisi oleh 15 OPD, UMKM mandiri dan masyarakat. Pasar murah yang dibuka pukul 07.00 sampai 12.00 di dalam Alun-alun itu berlangsung mulai 28 Mei hingga 1 Juni mendatang.

“Pasar murah diharapkan dapat membantu masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhan lebaran dengan harga terjangkau. Juga upaya menekan inflasi sekaligus mengenalkan produk lokal UMKM Kota Probolinggo kepada masyarakat,” jelas Kepala DKUPP Gatot Wahyudi.

Berdasarkan pengamatan Bagian Humas dan Protokol, harga bahan pokok di pasar murah memang dijual sangat murah. Setidaknya ada selisih yang lumayan dibanding beli di pasaran. Disbudpar misalnya, menjual telor ayam dengan harga Rp 18 ribu per kilogramnya. Padahal di pasaran harga perkilo telor ayam mencapai Rp 22 ribu.

Disnaker pun menjual paket sembako dengan harga sangat murah. Dengan uang Rp 20 ribu, warga bisa mendapaikan gula 2 kg, minyak 1 liter dan 2 mie instan. Tentu saja, stand OPD ini pun jadi buruan kaum ibu yang mborong paket sembako tersebut.

“Antre saya dari tadi. Sebentar saya mau bernafas dulu. Enak disini belinya, murah. Ini cuma Rp 20 ribu tok, ya murah sekali,” terang Sumiana, warga Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan yang berhasil membeli paket sembako setelah berdesak-desakan dengan pembeli lainnya. Ia berharap pasar murah dapat terus dilaksanakan secara terus menerus.

Ikan segar pun dijual dengan harga miring. Dinas Perikanan menjual beberapa jenis ikan segar seperti kakap merah, harga jualnya sekitar Rp 50 ribu per kilogram. Di pasar murah warga hanya butuh uang sekitar Rp 35 ribu sudah dapat ikan kakap.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wawali Mochammad Soufis Subri pun memantau secara langsung stand pasar murah. Habib Hadi mengatakan, pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri ini untuk mengatasi lonjakan harga dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

“Saya imbau masyarakat untuk manfaatkan momentum ini. Pemerintah Kota Probolinggo bersama OPD siapkan kebutuhan yang dijual dengan harga lebih murah dari pasaran,” katanya.

Habib Hadi agak menyayangkan sedikitnya OPD yang ikut dalam pasar murah tersebut. “Saya juga mengimbau, tidak ada satu pun OPD yang tidak terlibat. Saya berharap semua terlibat karena ini wujud komitmen pemerintah kepada masyarakat khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri. Perusahaan juga dapat terlibat demi warga Kota Probolinggo,” tegas wali kota. (famydecta/humas)

 




Wali Kota Probolinggo Siap Berkolaborasi

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur baru saja melaunching empat program sekaligus sebagai pilot project di bidang ekonomi dan pelayanan publik. Yakni, Millenial Job Center (MJC), East Java Super Corridor (EJSC), Jatim Big Data Innitiative, East Java Smart Province Economic Reuter (EASIER) dan aplikasi pengaduan masyarakat Cepat Efektif Tanggap Transparansi dan Responsif (CETTAR).

Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, menjadi salah satu kepala daerah di Jawa Timur yang ikut hadir di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (27/5) petang. Ia mengajak sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, ada Bappeda Litbang, BPPKAD, Dinas Kominfo dan Bagian Administrasi Perekonomian.

Dalam sharing informasinya, Wakil Gubernur Emil Dardak menjelaskan, inti dari EJSC terinspirasi dari information super corridor. Dengan kecepatan akses internet dari 4g menuju 5g yang luar biasa akan memungkinkan banyak hal terjadi. Big data menjadi suatu keharusan untuk pelayanan information super corridor (dikenal dengan program permaisuri, ketika gubernur dan wakil gubernur berkampanye).

“Sejalan dengan keinginan kami, Bakorwil harus memainkan peran lebih besar bagi masyarakat Jawa Timur. Dan, menjembatani Pemprov dan Pemda serta menjadi locus innitiative sehingga segala hal dapat dilayani di Bakorwil,” jelas Emil.

Masalah pengangguran pun bakal tertanggulangi dengan MJC, Millenial Job Center. Masih menurut Wagub Emil, sekarang telah dikenal banyak profesi seperti web development, content creater, event organizer, developer, social media management dan lain sebagainya. Profesi tersebut merupakan usaha yang bisa menjawab tantangan yang ada sekarang.

Namun profesi ini jarang muncul di iklan layanan pekerjaan, padahal sangat dibutuhkan. Hal itu disebutkan sejalan dengan apa yang dihadapi millenial. Generasi yang kecanduan gadget dan digital, tidak bisa dikekang rutinitas dan sulit memahami proses birokratis.

Tantangan generasi millenial adalah innovative (jika tidak inovatif akan tergantikan), digital minded (tidak boleh kalah bersaing), enterprenurial (usaha) dan collaboration (bekerja sama). Banyaknya millenial yang ingin menjadi programmer atau profesi berbasis digital lainnya susah mencari lowongan dan klien. Begitu pula sebaliknya, klien kesulitan mencari millenial yang punya bakat meski baru pemula.

Wagub Emil Dardak ketika memberikan sharing informasi kepada audiens yang hadir di Gedung Negara Grahadi, Senin (27/5) petang. (foto: Rifki Kurniawan Iskandarelis/humas dan protokol)

“Disinilah kami lakukan perjodohan antara talent, client dan mentor. Talent akan dibantu mentor agar bisa on job learning. Segitiga (talent, client dan mentor dilakukan melalui MJC. MJC bukan fisik bangunan tetapi vitrual, yang penting ketemu dan kerja sama, jadi,” beber mantan Bupati Trenggalek ini. Pemprov telah menyiapkan mentor profesional dengan berbagai pengalaman, serta menggandeng puluhan perusahaan berskala besar untuk menerima talent berkualitas.

Sedangkan Jatim Big Data, adalah konsep mengelola informasi bagi semua OPD dan bupati/wali kota yang disinergikan. Program ini dimulai dari pemprov untuk menciptakan budaya informasi yang terstruktur. Bakorwil punya andil besar dalam menjembatani sejumlah program yang dimaksud.

“Ini pilot project. Kami terbuka bagi setiap pemda untuk mengirimkan satu atau dua orang jadi bagian dari pilot project untuk mempelajari dan bersinergi. Kami akan sangat terbuka. Project ini tidak maksimal jika tidak membawa manfaat bagi teman-teman di kota/kabupaten,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, penyiapan format MJC adalah ingin berbasis bakorwil. MJC yang mempertemukan bipartit, menjadi energi yang dimiliki Jawa Timur yang bisa memberikan nilai tambah menjawab tantangan 4.0.

“Untuk East Java Super Corridor, petik olah kemas jual. Ada proses menstabilkan percepatan kesejahteraan para petani dan UMKM. Petani diajarkan dengan bagus dan market acces. Saya ingin pelayanan di Bakorwil memudahkan UMKM. Bagaimana UMKM bisa keren di mata millenial, petani keren di mata millenial,” tutur Khofifah.

“Dibutuhkan banyak pembaruan. Perbanyak inovasi dan kreatifitas. Punya ide, tapi tidak inovasi dan eksekusi, akan diambil orang. Dengan kolaborasi yang kuat, atas nama semua kabupaten/kota semua, empat program saya nyatakan di-launching,” sambung gubernur, yang meresmikan program tersebut dengan ditandai pemukulan virtual gong, didampingi Wagub Emil.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin (berbatik putih) saat menghadiri launching pilot project program di Pemprov Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Senin (27/5). (foto: Rifki Kurniawan Iskandarelis/humas dan protokol)

Siap Kolaborasi dan Perbanyak Konten

Wali Kota Hadi Zainal Abidin sangat mengapresiasi program yang di-launching oleh gubernur. Seperti yang disampaikan Wagub Emil Dardak, Wali Kota Habib Hadi siap berkolaborasi dengan Pemprov Jatim demi percepatan kesejahteraan masyarakat.

East Java Super Corridor dan Jatim Big Data, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan program yang dimiliki Pemerintah Kota Probolinggo. Yaitu, VIEW Probolinggo yang juga baru saja di-launching beberapa waktu lalu oleh wali kota.

“Kami siap berkolaborasi, memperbanyak konten supaya bisa bersinergi antara daerah dengan provinsi. Konektivitas daerah dan provinsi menjadi semakin bagus sehingga semua bisa tersajukan dengan baik,” ujar Habib Hadi, saat ditemui di Gedung Grahadi, sesaat usai acara berlangsung.

Terkait MJC, Habib Hadi pun membenarkan jika program yang telah dibuat oleh Pemprov Jatim memang menjawab tantangan di era 4.0. “Tantangan lebih masif lagi, khususnya di bidang IT. Jika kita lalai, kita akan ketinggalan. Konektivitas, semua kolaborasi bersama-sama,” terangnya. Ia pun berharap millenial dari Kota Probolinggo dapat memanfaatkan MJC tersebut. (famydecta/humas)

The East Java Provincial Government has launched four programs as pilot projects in the fields of economy and public services. These programs include Millennial Job Center (MJC), East Java Super Corridor (EJSC), East Java Big Data Initiative, East Java Smart Province Economic Reuter (EASIER) and Quick, Effective, Transparent and Responsive community complaints application (CETTAR).

Probolinggo Mayor Hadi Zainal Abidin, became one of the regional heads in East Java who attended the Grahadi State Building in Surabaya on Monday (5/27) evening, accompanied by a number of related Regional Working Units (OPD), including the head of Regional Development Planning, and Research (Bappeda) Agency, Regional Revenue, Financial and Asset Management (BPPKAD) Agency, Information and Communication Technology Agency and Economic Administration Department.

Vice Governor Emil Dardak explained the core of the EJSC was inspired by the super corridor information. With the speed of extraordinary internet access from 4g to 5g will allow many things to happen. Big data is a must for the service of information super corridor (known as the ‘permaisuri’ (princess) program, when the governor and vice governor had their campaign).

“In line with our wishes, Regional Coordination Agency (Bakorwil) must play a greater role for the people of East Java. Being a bridge to the Provincial Government and Regional Government and becoming a locus initiative so that everything can be served at the Regional Office,” Emil explained.

The unemployment problem will also be overcome by MJC, the Millennial Job Center. Emil said there are now many professions such as web development, content creator, event organizers, developers, social media management and others. These are the efforts to respond to the challenges today.

But this profession rarely appears in job service advertisements, even though it is really needed. That was mentioned in line with what was faced by millennial people. The generation that is addicted to gadgets and digital, cannot be restrained by routines and difficult to understand the bureaucratic process.

The challenge of the millennial generation is that they should be innovative (if not innovative will be replaced), digital minded (not to lose competition), entrepreneurial (business) and collaborative (working together). Many millennial generations who want to become programmers or other digital-based professions find it difficult to find vacancies and clients. On the other side, clients have difficulty finding these people who have talent even though they are just beginners.

“This is where we do meet them up, the talents, clients, and mentors. Talents will be assisted by mentors to be able to do on the job learning. Triangles relationship (talents, clients and mentors) are done through MJC. It is not a physical building but virtual, the important thing is to meet and work together. The Provincial Government has provided experienced mentors, and make a cooperation with dozens of big companies to hire high-quality talents,” explained the former Trenggalek Regent.

East Java Big Data, is the concept of managing information for all working units and synergized regents/mayors. This program starts with the provincial government to create a structured information culture. Bakorwil has a big contribution as a bridge to a number of programs in question.

“This is a pilot project. We are open to each local government to send one or two people to become part of the pilot project to learn and work together. We will be very open. This project will not be optimal if it does not bring benefits to people in the city/regency,” he said.

Meanwhile, East Java Governor Khofifah Indar Parawansa said, the preparation of the MJC format was to be based on Bakorwil. MJC, which brings together bipartite, becomes East Java’s energy that can provide added value answering the challenges of 4.0.

“For East Java Super Corridor, there is a process of picking, processing, packaging, and selling. There is a process to stabilize the welfare of farmers and MSMEs. Farmers are taught well and would have market access. I want services at Bakorwil to facilitate MSMEs. How can SMEs be cool in the eyes of millennial people, farmers are cool in the eyes of millennial people,” said Khofifah.

“It takes a lot of updates. Innovation and creativity must be increased. An idea, without any innovation and execution, would be useless. With strong collaboration, on behalf of all regents/cities, I declare the four programs officially launched,” continued the governor, who inaugurated the program with a marked virtual beating of gongs, accompanied by Vice Governor Emil.

Ready to Collaborate and Expand Content

Mayor Hadi Zainal Abidin fully appreciated the program launched by the governor. As stated by Emil Dardak, Mayor Habib Hadi is ready to collaborate with the East Java Provincial Government to accelerate public welfare.

East Java Super Corridor and East Java Big Data are not much different from the program Probolinggo Municipality has such as VIEW which was launched recently.

“We are ready to collaborate, multiply the content so that we, the regions and provinces can work together. Regional and provincial connectivity is getting better so that all can be well presented,” said Habib Hadi, when asked at Gedung Grahadi after the meeting.

Regarding MJC, Habib Hadi also confirmed that the program launched by the East Java Provincial Government had indeed responded to the challenge in era 4.0. “Challenges are even more massive, especially in the IT field. If we are absent-minded, we will miss. Connectivity, all to collaborate, are the most important,” he explained. He also hopes that the millennial generation of Probolinggo city can take advantage of the MJC.

 




Tim Penilai Terkesan Komitmen Kepala Daerah

MAYANGAN – Verifikasi lapangan penilaian Kota Layak Anak (KLA) dimulai hari ini (26/7) pagi. Tim penilai sudah berkeliling ke sejumlah titik pantau di hari pertamanya. Kota Probolinggo pun mendapatkan catatan khusus dari tim penilai Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA).

“Kota Probolinggo mendapat catatan khusus. Yaitu, komitmen wali kota dan wakil wali kota. Kepala daerahnya yang begitu luar biasa. Harus diacungi jempol. Saya tadi lihat cair sekali dengan isu tentang layak anak. Suatu sinergi luar biasa yang membuat Kota Probolinggo semakin maju dalam hal layak anak,” tegas Tim Ahli KLA Kementerian PPPA, Taufiq Uwaidah.

Hal itu disampaikan Taufiq setelah ia mendatangi empat titik pantau. Kunjungan tim verifikasi lapangan KLA dibagi menjadi dua, Taufiq Uwaidah dan Yosi Diani Tresna. Tim satu (Taufiq) berkunjung ke Taman Baca, Kampung Benteng, Kampung Ramah Anak (KRA) Wiroborang dan Taman Maramis. Sedangkan tim dua ke TWSL, Jati Kampung Seni, KRA Jrebeng Weran, Suara Kota dan Gedung Kesenian. Selama kunjungan mereka didampingi Bappeda Litbang dan DP3AKB serta pihak terkait.

Saat ditanya hasil kunjungan verifikasinya, tim penilai mengaku secara umum ada peningkatan. Karena dua tahun sebelumnya, saat verifikasi KLA, Taufiq juga yang bertugas di Kota Probolinggo. Selama disini, tim sekilas akan melihat hal-hal terkait dengan layak anak dan ramah anak.

“Ada apa ga iklan rokok, bersih atau engga. Jalan-jalan ke taman menemukan hal yang beresiko dan membahayakan anak-anak atau engga. Itu hal yang secara visual kami lihat. Lihat secara fisik lalu nengok sebentar tanya beberapa hal,” ujar Taufiq.

Terkait dengan diskusinya dengan kelompok masyarakat, kata Taufiq, ia menilai sudah ada gregetnya. Banyak sekali kampung dan komunitas di Kota Probolinggo yang didorong untuk ramah anak.

“Itu upaya bagus. Terlepas dari sekarang seperti apa kondisinya, karena memang harus ada proses. Dari situ kami bisa evaluasi dari waktu ke waktu, apa ada kekurangan, apa ada perbaikan tidak di Kota Probolinggo,” ujar tim ahli yang sudah menilai 12 daerah di Indonesia ini.

Terkait apakah kota ini sudah memenuhi indikator dan capaian, Taufiq belum bisa berkomentar banyak. Pasalnya, ia harus membandingkan antara verifikasi mandiri dengan apa yang ada di lapangan.

Yang jelas, program pemerintah ini bukan hanya mengejar predikat dan penghargaan KLA. Namun yang paling penting, lanjut Taufiq, adalah bagaimana effort dan komitmen yang kuat untuk melayani, memenuhi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Karena itu sudah menjadi mandat bagi pemerintah daerah sesuai pasal 21 UU Nomor 35 tahun 2014, bahwa pemerintah daerah harus mendukung kebijakan pusat tentang perlindungan anak dan mewujudkan layak anak.

Semakin tahun peserta yang mengikuti KLA sangat banyak dan kementerian pun mulai kerepotan untuk menentukan siapa yang layak dan tidak. Tim ahli hanya melakukan verifikasi dan pelaporan, penentuan siapa yang lolos adalah kewenangan eselon 1 dan 2 di Kementerian PPPA dan Menteri PPPA.

“Kesan saya terhadap Kota Probolinggo, jelas sekali komitmen wali kota dan wakil wali kota bagus. Keinginan beliau dalam memajukan anak itu mengemban fungsi strategis. Dan, beliau (wawali) benar, anak-anak ini adalah masa depan kita. Itu sangat mengesankan,” tutur Taufiq saat ditanya kesannya selama kunjungan lapangan.

Sementara itu, Wawali Mochammad Soufis Subri memang memberikan pendampingan kepada tim penilai KLA. Ia pun mengikuti tim penilai blusukan ke semua titik pantau. Subri – sapaan akrabnya- juga kerap memberikan penjelasan ketika tim penilai menanyakan informasi.

“Kami sebagai pimpinan daerah berharap kepada tim untuk bisa memberi masukan sehingga kita bisa berbenah. Dan, kami berharap tidak hanya capaian secara nilai tapi masukan beliau-beliau ini menjadi acuan kami dan seluruh OPD agar punya komitmen yang sama. Bagaimana konsep layak anak bisa dirasakan, teraplikasi. Itu yang terpenting bagi kami dan membutuhkan kerjasama serta sinergitas semua pihak,” jelas Subri.

Selain itu, bagi Subri, komitmen layak anak sifatnya harus continue. Sebagus apapun, teraplikasi dengan baik tetapi tidak continue akan menjadi hambatan.

“Kami berupaya mempertahankan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak. Karena anak adalah result sumber daya manusia yang membangun Indonesia ke depan dan Kota Probolinggo, khususnya. Oleh karena itu kami berupaya menjadikan anak-anak di kota ini bisa membawa Kota Probolinggo lebih baik,” jelasnya, saat ditemui di Taman Maramis.

Kunjungan tim verifikasi hari ini dipuncaki dengan bertemu Forum Anak Kota Probolinggo. Senin (27/5) tim akan melanjutkan kunjungan lapangan ke Kelurahan Layak Anak (Kelana) Kedopok, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Probolinggo Kota, Lembaga Kesejahteraan Keluarga, Command Center/layanan 112, Kelana Pilang, Mal Pelayanan Publik, Banger Telecenter, ULT Penanggulangan Kemiskinan. Setelah tim menyusun hasil evaluasi, akan pertemuan dengan kepala daerah. (famydecta/humas)

Field verification assessment of Child Friendly City (KLA) starts today (7/26) morning. The assessment team had visited a number of monitoring points on the first day. Probolinggo city also received a special note from the assessment team of the Ministry of Women Empowerment and Children Protection (KPPA).

” Probolinggo received a special note. Among others are the commitment of the mayor and vice mayor. The head of the region is so extraordinary. We must give them thumbs up. I can see myself how they mastered the issue of child friendly. An extraordinary synergy that makes the city increasingly advanced in terms of child friendly,” said the KLA Expert Team of the PPPA Ministry, Taufiq Uwaidah.

This was conveyed by Taufiq after he visited four monitoring points. The visit of the KLA field verification team was divided into two, Taufiq Uwaidah and Yosi Diani Tresna. Team one (Taufiq) visited the Reading Park, Kampung Benteng, Child-Friendly Village (KRA) Wiroborang and Maramis Park. The second team went to TWSL, Jati Kampung Seni, KRA Jrebeng Weran, Suara Kota Radio Station and Gedung Kesenian. During the visit they were accompanied by Regional Development and Planning Agency (Bappeda Litbang) and Agency of Women Empowerment, Child Protection, and Family Planning (DP3AKB) and related parties.

Related with the results of the verification visit, the assessment team admitted that in general there was an increase. In the last two years, during the KLA verification, Taufiq was also in charge to assess  Probolinggo city. During the visit, the team will monitor things related to child friendly.

“We should see whether there is cigarettes advertisement. Travel to the park to find things that are risky and dangerous for children. That’s what we see visually. We look physically for a moment and ask a few things,” Taufiq said.

Regarding his discussion with community groups, Taufiq said, he considered that there was a message. Many villages and communities in the city are encouraged to be child-friendly.

“That’s a good effort regardless of what the conditions are now, because there must be a process. Then we can evaluate from time to time whether there are any shortcomings or improvements made in the city,” said the expert team who have assessed 12 regions in Indonesia.

Regarding whether the city has met the indicators and achievements, Taufiq has not been able to comment much because he must compare between independent verification with what is in the field.

What is clear, this government program is not just pursuing the KLA predicate and award. But the most important thing, Taufiq continued, is how strong effort and commitment to serve, fulfill, and provide the best for children. It has been a mandate for the regional government in accordance with Article 21 of Law Number 35 of 2014, stating that regional governments must support the central policy on child protection and create child-friendly cities.

More and more participants who participated in the KLA were very numerous and the ministry began to struggle to determine who was worthy and not. The expert team only conducts verification and reporting, determining who passes is the authority of echelon 1 and 2 in the PPPA Ministry and PPPA Minister.

“My impression of the City of Probolinggo, clearly the commitment of the mayor and vice mayor is good. His desire to advance the child carries out a strategic function. And, he (wawali) is right, these children are our future. That was very impressive, “Taufiq said when asked about his impression during the field visit.

Meanwhile, Vice Mayor Mochammad Soufis Subri did provide assistance to the KLA assessment team. He also followed the assessment team to all monitoring points. Subri – his nickname – also often provides explanations when the assessment team asks for information.

“We as regional leaders hope that the team can provide input so that we can improve. And, we hope that not only is the achievement of value, but his input-he is a reference for us and all OPDs to have the same commitment. How can the concept of child worthiness be felt, applied. That is the most important for us and requires cooperation and synergy of all parties, “explained Subri.

In addition, for Subri, the children’s proper commitment must continue. No matter how good it is, it is applied well but it does not continue to become an obstacle.

“We are trying to defend the City of Probolinggo as a Child-Friendly City. Because children are the result of human resources that build Indonesia in the future and the City of Probolinggo, in particular. Therefore, we strive to make children in this city able to bring the City of Probolinggo better, “he explained, when met at Maramis Park.

Today’s verification team visit was topped up by meeting the Probolinggo City Children’s Forum. Monday (27/5) the team will continue the field visit to Kedopok Child Friendly Village (Kelana), Women’s and Children’s Protection Unit (UPPA) City Probolinggo Police, Family Welfare Institution, Command Center / service 112, Kelana Pilang, Public Service Mall, Banger Telecentre, Poverty Reduction ULT. After the team has compiled the results of the evaluation, it will be a meeting with the regional head




Wali Kota Hadi Ajak Lintas Komunitas Ikut Bangun Kota

 KANIGARAN – Visi Kota Probolinggo, membangun bersama rakyat bukan sekadar tagline atau pencitraan semata. Wali Kota Hadi Zainal Abidin benar-benar menerapkan di dalam kepemimpinannya. Seperti yang dilakukan Sabtu (25/5) malam. Orang nomor satu di Kota Mangga itu, mengajak komunitas untuk kopdar (kopi darat) di rumah dinasnya.

Ratusan orang memenuhi undangan yang disebar melalui sebuah media sosial (medsos). Responnya pun sangat luar biasa. Halaman rumah dinas bercat serba putih itu, dipenuhi anggota-anggota berbagai komunitas. Antara lain komunitas mobil yaitu Timor, Mobilio dan Offroad. Sedangkan komunitas motor ada RX King, CB, NMAX dan Honda.

“Kami senang karena sudah sekitar 10 tahun tidak pernah ada acara seperti ini. Kami sangat berterima kasih kepada wali kota. Kami berharap, ketika ada event dan kopdar, kiranya Pemerintah Kota Probolinggo mau terlibat dan ikut andil,” kata Edy, perwakilan MTC.

Sementara itu, komunitas IKL (Info Kriminal dan Lalu Lintas) Nusantara, Syaiful juga berterima kasih atas undangan wali kota. Sehingga, semua komunitas dapat membaur diwarnai kerukunan. “Di komunitas kami ada kegiatan sosial yaitu memberi bantuan. Tapi, kadang kuota (yang diberi bantuan) itu bertambah. Kami berharap, Bapak Wali Kota untuk bisa bersama dalam kegiatan sosial tersebut,” kata komunitas.

Menanggapi apa yang disampaikan ILK Nusantara, Wali Kota Habib Hadi pun langsung merespons. “Itu bagus, ada bakti sosial. Saya setuju dan mendukung, pemkot bisa ikut andil dengan menyesuaikan jadwal bantuan dari Pemkot Probolinggo. Dan, saya akan mengajak kalangan komunitas dalam kegiatan kami,” ujarnya.

Suasana di halaman rumah dinas wali kota saat kopdar komunitas bersama wali kota.

Pada kesempatan itu, Habib Hadi juga mengatakan, silaturahmi yang dilaksanakan bersama komunitas membawa manfaat bagi Kota Probolinggo. Acara ini merupakan bentuk kebersamaan dan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo tidak memandang sebelah mata terhadap komunitas.

“Pemerintah akan mendukung dan bersama-sama dengan komunitas. Karena pemerintah tidak bisa membuat kebijakan jika tidak didukung oleh pemuda atau komunitas di Kota Probolinggo,” seru Habib Hadi.

Wali kota pun meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi yang mengatakan, seakan-akan ia anti terhadap komunitas. “Padahal, saya tidak. Sejak tahun 1994 saya pernah jadi ketua komunitas motor di Kota Probolinggo,” imbuhnya.

Habib Hadi berharap, semua komunitas bisa membawa dampak yang baik. “Mulai saat ini mari kita bersama-sama membangun Kota Probolinggo bersama rakyat. Kalian adalah penerus kami, jadilah yang terbaik di lingkunganmu dan bagi Kota Probolinggo,” pesan wali kota pecinta motor trail ini.

Kebersamaan antara pemerintah dan komunitas dirasa penting untuk ikut menjadi bagian dari pembangunan daerahnya. Wali kota pun meminta dukungan komunitas terkait upaya pemerintah mencegah hal negatif terjadi di Bumi Banger.

“Saya mengharap dukungan elemen masyarakat khususnya komunitas. Hal tidak patut dalam norma dan kesusilaan harus diperangi, demi Kota Probolinggo yang ramah dan lebih baik,” tegas mantan anggota DPR RI ini. (famydecta/humas)

 




Lomba Burung Berkicau Gerakkan UMKM Lokal

MAYANGAN – Antusiasme peserta lomba burung berkicau Royal Festival 2 gelaran BnR Probolinggo di Alun-alun setempat, Minggu (28/4) begitu luar biasa. Sekitar 2000 peserta telah mendaftar memperebutkan 200 juara dari berbagai jenis dan kelas burung.

Panitia pun membenarkan jika dalam event tahunan ini, di tahun 2019 jumlah peserta membludak lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Peserta berasal dari berbagai daerah seperti Surabaya, Malang, Jember.

Mega Guntara, dari BnR Probolinggo menegaskan, Royal Festival yang digelar selalu banyak diminati peserta karena penyelenggarannya fairplay. “Di lomba ini juga terjadi transkasi jual beli burung, mempererat persaudaraan dan tentu saja menjadi ajang silaturahim bagi kami,” ujarnya.

Masih menurut Mega, lomba burung berkicau ini juga diadakan untuk menggiatkan UMKM di Kota Probolinggo. Pasalnya, dengan semakin banyaknya kicau mania di Kota Probolinggo maka UMKM seperti pengrajin sangkar, peternak burung dan pedagang burung pun ikut merasakan dampaknya.

“Karena yang saya lihat sekarang semakin banyak sangkar burung yang dihasilkan UMKM dari Kota Probolinggo sendiri. Semua UMKM yang berhubungan dengan butung ikut tumbuh. Selain itu tentu saja kami ingin mempertahankan Kota Probolinggo tetap bestari,” tutur Mega.

Jenis burung yang dilombakan pagi itu antara lain love bird, konin, balibu, kenari, sogon, branjangan, murai batu, kacer, cendet, cucak hijau, punglor merah, anis kembang dan hwabi. Dari berbagai jenis ini dibagi ke beberapa kelas.  Kriteria penilaian lomba burung meliputi jenis suara, keindahan suara, fisik dan gaya. Setiap satu kali penilaian membutuhkan waktu antara 8-10 menit.

Wakil Wali Kota Mochammad Soufis Subri membuka event lomba burung. Wawali pun berkesempatan memberikan penilaian (sesuai hasil juri) pada lomba jenis burung Sogon yang dimenangkan peserta dari Jember.

“Dalam lomba ini membuktikan siapa yang terbaik dalam merawat dan melatih burung yang dimilikinya. Dan kami, Pemerintah Kota Probolinggo sangat mendukung kegiatan positif ini. Karena memang benar, selain dapat mempererat silaturahim, lomba ini dapat menggerakan sektor ekonomi yang ada,” terang Wawali Subri.

Wawali pun berharap lomba ini bisa menjadi potensi wisata daerah. “Oleh karenanya gelegar pelaksanaan lomba bisa dipromosikan secara lebih luas lagi supaya banyak yang datang ke Kota Probolinggo,” katanya. (famydecta/humas)

 




Dapat Rekomendasi DPRD soal LKPJ Wali Kota TA 2018, Begini Kata Wawali

MAYANGAN – DPRD Kota Probolinggo akhirnya memberikan rekomendasi atas Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran (TA) 2018, Selasa (23/4) malam. Melalui sidang paripurna yang dihadiri Wawali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri, tercatat ada sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh parlemen.

Dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Mukhlas Kurniawan, terkait kinerja keuangan adaerah, DPRD merekomendasikan dari sisi perencanaan. Serta melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada TA 2019 dan tahun berikutnya.

Dari sisi pelaksanaan APBD, tetap melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana. Melalui monitoring dan evaluasi berkala, per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD (organisasi perangkat daerah) yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah.

Selanjutnya, koordinasi secara rutin dengan lintas OPD maupun dengan pemerintah pusat dan provinsi serta TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat-Daerah) guna sinkronisasi program dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Catatan Dewan

Dari catatan dewan, terdapat 10 indikator sasaran yang pada LKPJ Wali Kota Probolinggo pada 2018 tidak mencapai target. Detailnya, indeks pendidikan mencapai 0,67 dari target 0,69 (97 persen); indeks pemberdayaan gender 66,53 dari target 67,71 (98 persen).

Selanjutnya, pertumbuhan PDRB sektor pertanian perkebunan kehutanan dan perikanan 6,48 persen dari 7,00 persen (93 persen); nilai SAKIP 70,49 sedangkan target 75 (94 persen); nilai LPPD 3,24 dari target 3,4 (95 persen).

Sementara itu indeks profesional aparatur hanya mencapai 55 dari target 88 (63 persen); infrastruktur dasar yang berkualitas baik mencapai 90,44 persen dari target 94,17 persen (96 persen); ketersediaan infrastruktur dasar di angka 71,59 persen sedangkan target 72,21 persen (99 persen); persentase PMKS terhadap jumlah penduduk 0,53 persen dari target 0,58 persen (91 persen) dan tingkat pengangguran terbuka baru teratasi 3,64 persen dari 3,20 persen (88 persen).

Dari penjabaran tersebut, 10 indikator mayoritas sudah mencapai angka 90 persen lebih. Bahkan, ada yang sudah 99 persen. Yang terendah adalah capaian profesionalisme aparatur yang hanya 63 persen.

Dewan merekomendasikan, capai tahun yang akan datang sesuai target dalam tahun ke empat RPJMD 2014-2019. Maka program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan APBD tahun 2019 diprioritaskan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada tujuan dan sasaran yang sampai tahun 2018 belum memenuhi target.

Wawali Mochammad Soufis Subri menandatangani berita acara penyerahan rekomendasi LKPJ Wali Kota TA 2018.

Segera Berbenah

Apa kata Wawali Subri dengan rekomendasi-rekomendasi tersebut? menurutnya, dari sidang paripurna itu pihaknya mengetahui apa yang menjadi rekomendasi, capaian yang diperoleh pemerintahan sebelumnya.

Rekomendasi tersebut menjadi bahan agar selanjutnya bisa tercapai sesuai target. “Agar semua yang jadi harapan masyarakat kota melalui DPRD bisa tercapai 100 persen,” jawab Subri saat ditemui usai paripurna.

Menurutnya, dari penjelasan wakil ketua dewan Mukhlas Kurniawan diketahui, cukup banyak yang belum mencapai target. “Tapi, tidak elok saya mengomentari itu. Biarlah menjadi tugas kami ke depan agar bisa mencapai target ke depannya,” tegas wawali.

Beberapa langkah yang akan ditempuh agar semua pembangunan berjalan sesuai target “Menjalin sinergitas dengan semua OPD, instansi vertikal, kerja keras, berdoa dan memahami. Sekarang kami sedang memetakan itu,” imbuhnya.

Ketua DPRD Agus Rudianto Ghaffur menambahkan, dari indikator yang belum tercapai, ia berharap pada 2019 yang dilanjutkan kepemimpinan baru dapat menindaklanjuti dan merealisasikan PR (pekerjaan rumah) yang belum terwujud.

“Seperti penyerapan anggaran. Sampai saat ini kami melihat belum terjadi pembangunan di Pasar Kronong dan Pasar Baru. Harapan kami, segera dilaksanakan dan direalisasikan,” ujarnya.

Paripurna malam itu diakhiri penyerahan rekomendasi dari pimpinan DPRD kepada Wawali Subri. Kemudian dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan rekomendasi. (famydecta/humas)

Two of Probolinggo City Council (DPRD) Special Committees (Pansus) submitted their work report on the discussion of 3 regulation drafts in 2019. Reports of special committee work were read to DPRD leaders including Agus Rudiyanto Ghaffur, Vice Mayor of Probolinggo, Mochammad Soufis Subri, and all invitees at the plenary meeting on Monday (4/22).

The event, which was held in the main courtroom of the Probolinggo City DPRD, began with a reading of the report on the work of the Special Committee II. Chairperson of the Special Committee II, Jamiatul Holifah delivered the results of her discussion on public services and the regional regulation draft of Probolinggo City about the revocation of four Probolinggo City regulation drafts.

Pansus II received a number of points that needed to be revised, abolished and added, to obtain results, among others, for the regulation draft on public services, among others, in chapter IV rights, obligations, and prohibitions. “For the prohibition to be described in a separate chapter before the chapter on sanctions,” she said.

“Meanwhile, for the draft on the revocation of the four Probolinggo City regulations, the Special Committee II said that they would revoke the four regional regulations because they were in conflict with the higher laws and regulations and were no longer implemented,” she said.

Harianto, representing the Special Committee III also delivered the results of a study on the regulation draft on structuring, and fostering supermarkets, shopping centers, and the people’s market. “After the review of the Special Committee III, there were several points that needed improvement and editorial additions,” he said.

Among them, Probolinggo Municipality needs to add regulations to the consideration, including Regulation Number 24 of 2018 Concerning Licensing Services to be integrated electronically and Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning The Establishment of Regional Legal Products. “In order to be able to make reference as a foundation for further discussion,” explained Harianto.




Investor Harus Prioritaskan Warga Kota

KEDOPOK – Pemerintah Kota Probolinggo mengambil kebijakan tegas terkait investasi yang masuk di kota ini. Dengan adanya pelabuhan yang terus berkembang dan diikuti masuknya investasi, Wali Kota Hadi Zainal Abidin menegaskan investor harus mengutamakan tenaga kerja dari warga Kota Probolinggo.

“Memang diperlukan keberanian mengambil kebijakan ini. Dan, itu harus kami lakukan. Jika warga Kota Probolinggo dalam kurun waktu tertentu tidak ada yang memenuhi syarat, baru boleh tenaga kerja dari luar Kota Probolinggo,” ujar wali kota, saat pembukaan Job Fair, Senin (22/4) lalu di GOR Mastrip.

Untuk membekali warga agar mempunyai skill, melalui UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat, warga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai jalur yang diminati. Ia menyarankan, warga kota harus punya skill sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

“Harus merubah sudut pandangnya, jangan hanya bekerja di perusahaan tapi harus bisa membuka peluang usaha sendiri. Skill itu penting,” terang Habib Hadi.

Sesuai data Disnaker, jumlah angkatan kerja di Kota Probolinggo tahun 2018 sebesar 5.562 orang, sedangkan kesempatan kerja sebesar 140.624 orang. Dengan demikian pengangguran mencapai 4.500 orang.

Salah satu upaya menanggulangi pengangguran, Pemerintah Kota Probolinggo pun menggelar job fair. Kali ini ada 38 perusahaan yang menyediakan 1.602 peluang kerja. Di antaranya Taman Safari Prigen; perbankan; pabrik; finance; jasa telekomunikasi dan lembaga pelatihan.

“Seluruh pencari kerja harus meningkatkan kompetensinya sehingga tidak kalah bersaing dengan tenaga asing yang masuk ke negara kita. Pencari kerja yang punya skill dan kompetensi pasti punya daya saing,” kata Habib Hadi.

Kepala Disnaker Wahono menambahkan, melalui job fair, pemerintah tidak hanya memfasilitasi pencari kerja saja tetapi juga membantu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru.

Para pencari kerja yang antusias dalam job fair, ada 38 perusahaan yang bergabung dalam kegiatan tersebut.

Job fair disambut antusias para pencari kerja. Mereka pun berharap kegiatan ini terus dilaksanakan setiap tahunnya. “Biar kami tahu perusahaan mana saja yang membutuhkan karyawan, jadi kami bisa mencoba untuk melamar,” tutur Dewi, 22 tahun, warga Jalan Panglima Sudirman.

Pada kesempatan itu, wali kota juga menyerahkan bantuan sektor informal kepada empat orang warga berupa alat usaha seperti mesin jahit dan kompresor. “Semoga bantuan ini bermanfaat. Jangan alih profesi. Apa yang susah diberi oleh pemerintah harus dimanfaatkan,” pesan Habib Hadi. (famydecta/humas)